Lanjutnya, Pemerintah harus punya satgas percepatan pengembangan atau pembangunan pariwisata Maluku.
Pemasukkan dari segmen wisata bahari nol, Hellen menandaskan, kasihan masyarakat di pesisir yang memiliki under water bagus tapi karena tidak disupport pemerintah. Seperti di Latuhalat bagus tapi tidak didukung.
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Riparda) juga harusnya melibatkan stakeholder bukan semua diatur pemerintah.
Contohnya agenda tahunan Pesta Teluk diungkapkan, apakah dia memiliki target pasar atau tidak. Hanya untuk masyarakat nonton tujuannya hanya itu kah? Pesta Rakyat atau untuk promosi.
Untuk Ekspose kegiatan pariwisata siapa yang harus diundang, menurutnya ekspose itu harus punya tujuan dengan mengundang semua pentahelix itu, target marketnya ajak stakeholder agar pemerintah menyampaikan program-program bidang pariwisata.
“Itu kekuarangan dan kelemahan yang harus dilihat. Pariwisata ini fungsinya bagaimana memediasi masyarakat bisa meningkatkan pendapatan, sebagai guide, pengrajin, sopir pariwisata, tour operator ada program kapasitas atau tidak,” tambah Lulusan S2 Cumlaude Pariwisata ini.
Mau harap birokrasi saja tenggelam. Ternate saja jauh lebih maju pariwisatanya dari Maluku.
