Beberapa media bahkan melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta badan intelijen Mossad mempercepat proses pemindahan warga Gaza ke negara-negara yang telah bersepakat.
Nantinya, para warga akan meninggalkan Gaza melalui Israel dan Yoradania, alih-alih via Mesir.
Petinggi Mossad, David Barnea, juga dilaporkan telah berdiskusi dengan Utusan Khusus Pemerintah Amerika Serikat, Steve Witkoff, guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan empat negara lain.
Pengajar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah berterus terang perihal laporan komunikasi dengan Israel dan dugaan insentif tertentu dalam relokasi warga Gaza, demi mencegah kemarahan masyarakat.
“Jika laporan media Israel itu benar, jika ada insentif terkait Gaza, itu akan sangat berbahaya,” kata Hikmahanto.
“Pemerintah harus transparan [apakah menerima insentif atau tidak],” sambungnya.
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, juga meminta pemerintah jujur demi menghindari potensi tudingan bahwa Palestina hanya dijadikan barter politik luar negeri Indonesia.
“Resistensi nanti bisa muncul. Pemerintah harus jujur,” ujar Faisal.
Selain Indonesia, ada pula Ethiopia dan Libia yang disebut sepakat menerima warga Gaza.
