Lebih lanjut, RPerpres tersebut memiliki ruang lingkup pembahasan mulai dari Strategi Penguatan Logistik Nasional, Pengukuran Kinerja Logistik Nasional, serta Mekanisme Kerja dan Pelaporan. Strategi penguatan yang dimuat mencakup Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik, Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Logistik, dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik. Ketiga strategi tersebut selanjutnya juga dijabarkan menjadi 22 program, 97 kegiatan, dan 180 keluaran.
Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian RI, melalui implementasi strategi yang telah disusun, Pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem logistik yang modern, efisien, dan responsif terhadap teknologi, membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong produktivitas nasional, serta menarik investasi dan kemitraan global.
Kegiatan meaningful participation tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memastikan partisipasi aktif dan substansial dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rperpres Penguatan Logistik Nasional. Dengan menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi, serta civitas akademika, pendekatan tersebut bertujuan menghimpun masukan yang konstruktif, memperkuat legitimasi kebijakan, serta memastikan substansi peraturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan riil.
