Arikamedia.id, AMBON – DPRD Maluku menilai pemerintah bersikap tebang pilih karena menekan pihak swasta, tetapi tidak memberikan sanksi tegas kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang gagal memenuhi target pendapatan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo ketika mengkritik pemerintah saat rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Maluku bersama 10 mitra, terkait realisasi serapan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025, di ruang paripurna, Senin, (26/01/26).
“Kita harus jujur melihat kegagalan ini. Inspektorat jangan hanya audit keuangan, tetapi juga audit kinerja. Kinerja aparatur sangat memengaruhi pendapatan daerah,” kata Alhidayat.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, kegagalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mencapai target PAD karena lemahnya peran Inspektorat Provinsi Maluku dalam mengawasi kinerja internal pemerintahan.
Dijelaskan, DPRD belum melihat kinerja optimal Inspektorat dalam memastikan OPD bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, temuan DPRD di lapangan justru menunjukkan banyak persoalan yang luput dari pengawasan internal.
“Capaian PAD berkorelasi langsung dengan kinerja aparatur. Kalau kinerja baik, pendapatan pasti naik. Kalau kinerja lemah, PAD ikut turun,” ujarnya.
