PDIP menolak usulan pilkada yang tak langsung dipilih oleh rakyat. Hal ini merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat atau DPRD.
“Sikap kita sudah jelas dari awal pemilihannya. Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi,” kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 25 Juli 2025.
Mengutip Media IndonesiaKomarudin tak masalah dengan usulan yang dilontarkan Cak Imin. Namun, dia mengingatkan bahwa agar semua pihak menaati amanah reformasi terkait pemilihan langsung oleh rakyat.
“Sikap kita jelas, reformasi itu untuk kita melakukan perubahan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Nah kalau kita meroboh konstitusi untuk pemilihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?” ucap dia.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. Hal itu disampaikan saat Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” kata Cak Imin. **
