“Di Indonesia secara umum perempuan dalam politik masih bermasalah, itu yang membuat indeks ketimpangan secara global yang dikeluarkan World Economy Forum, Indonesia itu bermasalah di pemberdayaan politik. Indeks kesenjangan gender kita masih rendah di Asia bahkan di internasional,” ujar Olivia yang jug Dewan Pertimbangan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maluku ini.
Berbicara Kesetaraan Gender di politik kata Olivia, selalu dikaitkan dengan kererwakilan perempuan atau kepemimpinan perempuan, baik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif.
Secara nasional di legislatif yang ada sekarang belum memenuhi afirmasi 30%, masih kisaran 20% lebih. Eksekutif juga belum, menteri dan Kepala Daerah. Yudikatifpun demikian, banyak Hakim perempuan tapi keterwakilan pengambilan keputusan masih minim.
Kendati demikian mantan Wakil Walikota Ambon ini mengaku bangga keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPD RI dapil Maluku. Sekarang perempuan-perempuan ini harus menunjukkan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan nasional terhadap kebijakan daerah.
“Pemenuhan hak-hak perempuan di Maluku harus terwakilkan oleh mereka di parlemen nasional. Tentunya berharap kehadiran parlemen di daerah juga ini akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang responsif gender,” tambahnya.
