Mereka juga mengembangkan fitur peta interaktif yang dapat diakses publik untuk mengetahui batas-batas tanah secara visual. Fitur ini diharapkan bisa menekan sengketa tanah yang sering muncul akibat informasi yang tidak jelas.
Pihak kementerian mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital ini secara maksimal. Semakin banyak warga yang menggunakannya, semakin cepat pula birokrasi pertanahan beradaptasi menuju layanan publik kelas dunia.(**)
Wali Kota mengumumkan kebijakan baru, yakni mulai tahun depan, dana desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan narkoba bagi seluruh penyelenggara negara, di…
Konsultasi publik ini merupakan tahap yang penting dan strategis, karena dia akan menjadi dasar pada saat menetapkan Perda tentang RDTR. Ia berharap…
Angka pela 33 tahun lalu atas gagasan Raja Negeri Soya, Rene Rehatta, Joseph Sikteubun (saat itu mahasiswa UKIM dan KKN di Soya)…
Selain itu, juga dilakukan penyerahan anakan cabai kepada kelompok tani dan masyarakat di lima kecamatan, serta bantuan peralatan kebersihan untuk sekolah, tempat…
Selanjutnya, kata dia seperti yang telah ditekankan oleh Ketua Umum, pemilihan bupati/wali kota maupun gubernur/wakil gubernur sudah dipastikan pemilihan di DPRD, itu…
