Mereka juga mengembangkan fitur peta interaktif yang dapat diakses publik untuk mengetahui batas-batas tanah secara visual. Fitur ini diharapkan bisa menekan sengketa tanah yang sering muncul akibat informasi yang tidak jelas.
Pihak kementerian mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital ini secara maksimal. Semakin banyak warga yang menggunakannya, semakin cepat pula birokrasi pertanahan beradaptasi menuju layanan publik kelas dunia.(**)
Arikamedia.id, JAKARTA – Seorang staf kementerian yang mengaku sebagai anggota keluarga dari pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi…
Selain evaluasi reformasi institusional, Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap sikap dan kebijakan Polri dalam menyikapi kebebasan berekspresi serta…
Sistem pencatatan dan pelaporan pun terus diperkuat untuk memantau cakupan serta efektivitas program. Meski demikian, tantangan di lapangan masih dihadapi, terutama terkait…
MALUKU BARATA DAYA – Gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang Kabupaten Maluku Barat Daya. BMKG melaporkan gempa terjadi pada Senin (26/01/26) pukul 09.54…
“Seluruh tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN wajib diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Bahkan peserta yang sempat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada…
