Katanya, dengan keterbatasan APBD yang hanya Rp.3,3 triliun, dimana 60 persen diantaranya habis pakai untuk biaya belanja birokrasi, termasuk pembayaran hutang pinjaman PT SMI setiap tahun Rp.137 miliar, ditambah efesiensi anggaran yang dilakukan selama tiga tahap. Sudah tentu anggaran untuk pembangunan, secara penyelesaian pendidikan dan lain sebagainya akan semakin minim.
Sebagai wakil rakyat, Wattimury mengaku tetap akan mendukung segala kebijakan dari Pemerintah Daerah Maluku, terutama peningkatan mutu pendidikan, yang merupakan jantung dari seluruh proses pendewasaan masyarakat.
“Saya berharap di era pak Hendrik dan pak Abdullah persoalan pendidikan, kemiskinan atau lainnya kalau bisa diselesaikan secara lebih baik. Kita mendukung langkah apa yang mereka lakukan, tetapi harus dibicarakan secara bersama-sama untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk penyelesaian potret pendidikan yang masih rendah di dibawah rata-rata nasional,” pintanya
Sementara itu, dalam penanganan permasalahan, Pemerintah Daerah Maluku terkesan lebih memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya tidak hanya difokuskan semata pada daerah 3T, tetapi harus dilihat secara menyeluruh.
