“Idealnya 50%. Untuk itu dalam rapat tadi kita cari alternatif penambahan anggaran untuk BOPTN,” katanya.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan, biaya penyelenggaran pendidikan tinggi harus berpegang pada prinsip berkeadilan dan gotong royong. Untuk itu, Ia meminta agar pengelompokkan UKT tetap dilanjutkan. “Prinsip berkeadilan dan gotong royong ini maksudnya yang kaya membantu yang miskin. Leveling UKT ini juga dibutuhkan agar kampus juga nggak kebobolan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga meminta PTN mengoptimalkan aset untuk menambah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non UKT dan Iuran Pengembangan Institusi. “Seluruh Rektor harus aktif mendayagunakan sarana prasarana aset kampus untuk berpikir bisnis sehingga income bertambah,” pungkasnya.(**)
