Sementara itu, opsi ketiga adalah meniadakan libur Ramadan sama sekali. Artinya, para pelajar hanya akan mendapat jatah libur sebagaimana libur pekanan yang diterapkan sekolah pada hari-hari biasanya.
“Nah, tapi intinya itu semua usulan-usulan yang ada di masyarakat. Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,” tutur Mu’ti.
Adapun ia menyatakan pembahasan mengenai pemberlakuan libur Ramadan masih perlu dilakukan dalam rapat lintas kementerian. Di antaranya dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK. “Insyaallah secepatnya, mudah-mudahan dalam pekan ini,” kata dia.
Sebelumnya Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan pemerintah mewacanakan untuk meliburkan sekolah selama sebulan pada Ramadan 2025. Namun, Syafi’i menegaskan bahwa wacana tersebut belum dibahas secara resmi di Kementerian Agama.
“Oh, kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024. ***
