Tito melanjutkan, pihaknya terus berupaya untuk membenahi ASN yang tidak netral tersebut. Caranya bisa dengan memperkuat aturan maupun mengedepankan lembaga yang bisa mengawasi ASN.
“Apakah dengan memperkuat aturan dan setelah itu mengedepankan suatu lembaga yang bisa menjadi juri untuk memproteksi mereka entah Kemenpan RB atau BKN mungkin, supaya mereka tetap profesional melaksanakan tugasnya terlepas siapapun pemimpin politiknya,” pungkas Tito.
Kemendagri: 115 Daerah Ajukan Perselisihan Hasil Pilkada, Terbanyak di Sumut-Sumbar
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mencatat ada 115 daerah yang mengajukan perselisihan hasil pilkada (PHP). PHP yang didaftarkan terbanyak berasal dari pemilihan bupati ataupun pemilihan wali kota di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024.
Bima menuturkan, perselisihan hasil Pilkada 2024 terbanyak di tingkat kabupaten yakni ada 86 daerah, sedangkan di tingkat kota ada 29 daerah.
“Untuk permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) juga kita rekap datanya. Nah ini potensi gugatan. Ada 86 perselisihan hasil pilkada untuk bupati, ada 29 untuk wali kota,” kata Bima Arya.
