Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.
Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.
Aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil ini melanjutkan serangkaian aksi Indonesia Gelap yang sudah dimulai kelompok mahasiswa beberapa waktu lalu. Aksi Indonesia Gelap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mencapai puncaknya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam aksi itu, sejumlah poin tuntutan massa aksi ditandatangani secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Politikus Partai Gerindra itu diutus oleh Presiden Prabowo untuk berdialog dengan massa aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, kemarin.
“Mari kita berdiskusi yang konstruktif berikan masukan terhadap terhadap poin-poin yang pihak saudara tuntut,” kata Prasetyo di atas mobil komando.
Prasetyo menyatakan akan meminta perwakilan dari setiap organisasi untuk mengadakan audiensi. Setelahnya, barulah pemerintah akan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan mahasiswa. (**)
