BeritaPolitikUtama

Mantan Wagub Maluku Barnabas Orno Ambil Formulir Pendaftaran di DPW PPP

41
×

Mantan Wagub Maluku Barnabas Orno Ambil Formulir Pendaftaran di DPW PPP

Sebarkan artikel ini
Mantan Wagub Maluku Barnabas Orno mengambil formulir pendaftaran di DPW PPP Maluku dan diterima Rovik Afifudin. Foto : Lia

AMBON, arikamedia.id – Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Nathaniel Orno mengambil formulir sebagai bakal calon (balon) Gubernur Maluku periode 2024-2029

Kepada sejumlah awak media usai mengambil formulir dia menyampaikan, “terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk bisa mengambil formulir dan mendaftar sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku,” ujarnya di kantor DPW PPP, Jumat,(10/005/2024).

Menurutnya, partai persatuan Pembangunan adalah salah satu partai yang sudah banyak mempunyai pengalaman dalam membangun Indonesia.

Ia menegaskan kalau dìrinya sudah ada dalam dunia perpolitikan sejak tahun 2006 dimana satu periode menjabat sebagai wakil bupati kabupaten maluku tenggara barat, dua periode menjabat sebagai bupati maluku barat daya dan satu periode wakil gubernur maluku.

Baca Juga  Rayakan HUT Ke-17, Ketua FJPI Maluku Harap 2025 Bisa Gelar Kegiatan Berbasis Gender  

Orno lalu merasa optimis dirinya akan mendapat rekomendasi dari partai PPP

“Kita adalah putra-puteri Maluku yang memiliki potensial untuk menjadi pemimpin, tinggal Tuhan yang mengatur lewat pilihan rakyat saya percaya, yang punya hati, akan merasakannya,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua tim penjaringan PPP Maluku Rovik Affifudin , menyatakan atas nama DPW dan tim kami mengucapkan terima kasih atas penghargaannya kepada teman-teman pengurus DPW dan tim penjaringan pada hari ini .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…