Lailossa mengatakan, belum optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya hilirisasi komoditas unggulan. Resiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah.
Sementara itu Kanwil DJPb Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan dana APBN sesuai dengan target pemerintah. Beberapa isu lain terkait dalam pembahasan yaitu adalah pelaksanaan efisiensi anggaran pemerintah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional.
Diharapkan dengan adanya efisiensi anggaran ini organisasi pemerintah tetap mampu menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dan tetap menjaga fleksibilitas dan tetap menjadi organisasi yang agile.
Penguatan ketahanan pangan di wilayah Maluku menjadi sangat penting dimana Provinsi Maluku harus mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah penguatan Bulog sebagai salah satu OIP di bidang pangan bertujuan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan terutama beras dari dalam negeri.
Mengutip dari website Kanwil DJPb Prov. Maluku, dengan demikian kantong-kantong produksi beras di Maluku seperti Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku tengah diharapkan mampu menyediakan pasokan pangan ke depan. Hal ini sejalan dengan pembatasan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
