W. Tomson (Pengamat Kebijakan Publik)
MALUKU Integrated Port (MIP) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Maluku. Namun, proyek ini berpotensi menjadi tinggal kenangan jika tidak ada langkah konkret untuk merealisasikannya.
Potensi besar ini terancam gagal karena kurangnya sumber keuangan dan tidak adanya ekosistem bisnis yang mendukung.
Kalau di lihat dari situasi ekonomi nasional dan kebijkan-kebijakn Pemerintah Pusat (Pempus) saat ini, APBN memiliki prioritas lain yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tidak lagi memungkinkan untuk proyek sekelas Maluku Integrated Port karena beberapa alasan diantaranya, proyek ini memiliki biaya yang sangat besar, sehingga memerlukan sumber pendanaan yang signifikan.
Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah mengajukan titik lokasi untuk pembangunan Maluku Integrated Port. Namun, untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah membuka ruang guna mencari sumber pendanaan lain, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau investasi swasta.
Sebagai bentuk langkah dan upaya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayangan, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk membahas proyek ini dan mencari dukungan dari pemerintah pusat.
