“Aktivasi digital ini penting agar pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa memantau langsung aktivitas koperasi secara real time,” katanya.
Untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya telah mengirim surat resmi kepada pemerintah kabupaten/kota agar mendata kondisi lapangan, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.
Sementara itu, tim pendamping dari project management dan asisten bisnis saat ini sedang mengikuti pelatihan di BPSDM Wailela.
“Total ada 24 tenaga pendamping, terdiri dari 22 perwakilan kabupaten/kota dan dua dari provinsi, ditambah 123 asisten bisnis yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Setiap asisten bisnis mendampingi 10 hingga 11 koperasi,” jelasnya.
Fitrah berharap, keberadaan koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat tentang hakikat koperasi yang sebenarnya.
“Kita akan tingkatkan literasi perkoperasian melalui pelatihan, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami makna koperasi secara utuh. Mereka hanya mengenal koperasi sebagai tempat pinjam uang, padahal esensinya jauh lebih luas sebagai gerakan ekonomi gotong royong,” pungkasnya. (AM-18)
