“Koperasi ini bukan hanya wadah pemberdayaan masyarakat, tetapi juga tangan pemerintah di daerah untuk mengintervensi ekonomi agar kembali ke arah yang berpihak pada rakyat,” katanya.
Fitrah menyebut, Presiden memandang koperasi sebagai gerakan pemerataan ekonomi sekaligus instrumen ketahanan nasional, terutama dalam aspek pangan dan energi.
“Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kalau Indonesia berada dalam situasi perang, kemampuan bertahan hanya sekitar tiga bulan karena logistik pangan dan energi kita terbatas. Karena itu, koperasi diperintahkan segera aktif untuk memperkuat ketahanan ekonomi,” jelasnya.
Untuk wilayah Maluku, program ini sudah memasuki fase kedua, yaitu pengaktifan gerai koperasi desa dan kelurahan.
“TNI sudah membangun 12 gerai di Maluku, dengan lahan standar sekitar 20 x 30 meter. Tantangan utama memang ada di wilayah perkotaan, terutama soal lahan,” ujarnya.
Fitrah menambahkan, Asisten Teritorial Kodam XVI/Pattimura saat ini sedang berada di Jakarta bersama Panglima TNI untuk melaporkan perkembangan pembangunan nasional. Dari total 1.200 gerai yang direncanakan, baru 12 yang terealisasi, atau sekitar 0,01 persen.
Ia juga menjelaskan bahwa digitalisasi koperasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simpedes) masih menjadi pekerjaan besar. Dari 1.235 koperasi yang terdaftar, baru 752 yang memiliki akun Simpedes.
