Kedua, evaluasi kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan perspektif keadilan distributif (Rawls). Ketimpangan antar negeri bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi sumber reproduksi konflik identitas. Pemerataan akses pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi harus diposisikan sebagai bagian dari agenda perdamaian.
Ketiga, pendidikan multikultural berbasis konteks Maluku perlu diperkuat. Pendidikan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi membentuk kesadaran kritis tentang perbedaan dan keadilan sosial.
Peran Strategis Polda Maluku
Dalam kerangka human security, Polda Maluku perlu menggeser pendekatan keamanan dari reaktif ke preventif. Deteksi dini konflik harus berbasis pemetaan sosial dan dialog komunitas, bukan semata pendekatan koersif. Penguatan pemolisian masyarakat harus diarahkan pada kemampuan mediasi konflik adat dan sosial.
Penegakan hukum juga harus dijalankan secara adil dan bebas dari bias identitas. Dalam masyarakat pascakonflik, persepsi ketidaknetralan aparat dapat menjadi pemicu konflik baru. Selain itu, ruang digital perlu mendapat perhatian serius karena konflik identitas hari ini banyak diproduksi melalui narasi daring yang provokatif.
Penutup
Maluku tidak kekurangan identitas, tetapi kekurangan keadilan struktural. Selama konflik identitas terus dikelola secara dangkal dan simbolik, Maluku hanya akan berada dalam ilusi perdamaian. Intuisi sosial masyarakat terutama mahasiswa menunjukkan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin terwujud jika perbedaan dikelola secara adil, kritis, dan berkelanjutan.
