Tanpa kesigapan itu, Indonesia malah jadi pasar baru ekspor negara-negara yang pintar memanfaatkan keadaan karena ogah masuk pasar Amerika akibat tarif barang impor gila-gilaan.
Pangkal soal pelemahan indikator-indikator ekonomi Indonesia itu adalah ketidakpercayaan pasar kepada kemampuan Prabowo mengelola ekonomi Indonesia. Kebijakan pemangkasan anggaran yang seharusnya membalikkan kepercayaan malah memperburuk keadaan. Komandan efisiensi anggaran bukan Menteri Keuangan, melainkan Menteri Sekretaris Negara.
Kriteria pemangkasan juga tak jelas. Apalagi pemotongan itu ternyata dialihkan untuk membiayai program mercusuar Prabowo, yakni makan bergizi gratis, yang jauh dari urusan memperkuat fondasi ekonomi.
Belum lagi perilaku Prabowo dan para menteri yang tak mencerminkan keadaan werit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bepergian naik jet pribadi, Prabowo menjemput seorang ajudannya memakai pesawat kepresidenan. Prabowo dan para menterinya seperti tak memiliki sense of urgency setelah memotong pelbagai anggaran pelayanan publik.
Pembentukan Daya Anagata Nusantara atau Danantara agaknya jadi puncak kecemasan. Dividen badan usaha milik negara yang selama ini jadi pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialihkan untuk memodali lembaga baru yang dipimpin oleh kroni-kroni Prabowo. Apalagi sistem Coretax yang dibangun dengan biaya lebih dari Rp 1 triliun malah menghambat penerimaan pajak.
