“Mekanismenya bisa lewat pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun Whoosh. Misalnya, porsi joint venture untuk pembangunan hotel, tempat wisata, atau perkantoran di sekitar stasiun diperbesar untuk pihak China,” terangnya.
Tak berhenti di situ, Bhima juga menilai penghapusan sebagian pokok utang (debt cancellation) bisa menjadi pilihan ideal. Ia menilai Indonesia memiliki daya tawar kuat untuk menegosiasikan hal itu, mengingat banyak perusahaan asal China telah mendapat berbagai fasilitas investasi dan insentif fiskal di Tanah Air.
“Lebih dari 90 persen smelter nikel di Indonesia berasal dari China, dan mereka sudah mendapat berbagai kemudahan. Ini bisa jadi ruang diplomasi dan negosiasi,” ujarnya.
Pandangan serupa juga datang dari Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai restrukturisasi hingga 60 tahun tidak akan cukup menutupi beban yang ada. “Melihat kondisi saat ini dan tren ke depan, diperpanjang hingga 100 tahun pun tidak akan mampu bayar. Ini hanya menunda masalah. Memang perlu dukungan dari Danantara dan APBN,” ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah tetap yakin restrukturisasi menjadi langkah rasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perpanjangan tenor utang hingga 60 tahun sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan.
