Melalui Corporate University, BPSDM Hukum dan HAM berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang berwawasan global namun berakar pada nilai-nilai lokal, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Rapat Koordinasi ini menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi.
Sebelumnya dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Razilu menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa.
“BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum,” ujar Razilu.
Akan berlangsung hingga Jumat, 8 November 2024, Rakor ini memiliki tiga agenda utama sebagai fokus kegiatan diantaranya, Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi; Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University; dan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
