Supaya tidak salah memahami, lanjutnya, perlu diluruskan bahwa penangan kebakaran akibat kelalaian, korsleting atau arus pendek di Kota Ambon selama ini tidak ada perbedaan, semua mekanisme bantuan yang dilakukan sama bagi seluruh masyarakat yang mengalami kebakaran.
Dimana melalui Dinsos sesuai Permendagri 77- terkait pemanfaatan BTT , dan Petunjuk Teknis Standarisasi Bantuan Sosial ; kemudian disiapkan Surat Keputusan (SK) Walikota ; tentang nama korban yang berhak mendapatkan bantuan, dan kemudian dana stimulan diberikan sebesar Rp 15 Juta per rumah menggunakan dana pada APBD Pemkot Ambon, yang dalam waktu dekat akan direalisasikan.
Sedangkan untuk kebakaran di Desa Hunut, dalam pendekatan UU 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, masuk dalam kategori bencana sosial yang disebabkan oleh konflik / tawuran dan kemudian menjadi besar, memakan korban jiwa dan harta benda serta membutuhkan penangan khusus.
“Pendekatan khusus yang dimaksud dalam Undang – undang, membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Sebab ini bukan hanya soal bangun rumah, tetapi soal bagimana membangun kepercayaan masyarakat, bagimana rekonsiliasi pasca konflik , mencegah konflik tidak terulang lagi, serta upaya pemulihan kondisi pasca konflik termasuk pembangunan , rehabilitasi infrastruktur , fasilitas pemerintah, tempat usaha, rumah yang rusak terbakar,” bebernya.
