Tomson menyebutkan, kondisi ini memiliki implikasi serius bagi Program Pusat yang menjadi prioritas Gubernur, semisal Maluku Integrated Port (MIP). Tanpa bantalan ekonomi yang kuat iklim industri tidak dapat diciptakan dan MIP tidak akan dapat mencapai tujuannya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Maluku.
Dikatakan, ambruknya neraca perdagangan Maluku dari sektor eksport dapat menyebabkan hilangnya obtimisme investor untuk menyasar maluku guna membangun PSN IMP. Sehingga Target ekosistem industri yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku dapat dipastikan tidak akan terwujud.
Menurut Tomson, minimnya kreatifitas pendanaan non-APBN dan ketergantungan pada hutang SMI Rp. 1,5 M juga menjadi kekhawatiran. Penggunaan hutang ini tidak mendorong pertumbuhan ekonomi strategis yang dapat menjadi modal utama bagi ekonomi rakyat dalam waktu dekat. Melihat kondisi ini, perlu ada perubahan strategi dan kebijakan yang lebih proaktif dan inovatif untuk meningkatkan ekspor Maluku dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
”Gubernur harusnya bekerja sama dengan sektor swasta dan internasional untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, serta meningkatkan infrastruktur dan logistik untuk mendukung kegiatan ekspor semisal meningkatkan produksi dan kualitas komoditas ekspor, seperti cengkeh dan pala, dengan menggunakan teknologi modern dan meningkatkan kemampuan petani lokal, meningkatkan infrastruktur dan logistik, seperti pelabuhan dan bandara, untuk mendukung kegiatan ekspor, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal serta meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan internasional untuk meningkatkan investasi dan perdagangan,” ulasnya.
