Namun dalam realitasnya, distribusi manfaat ekonomi justru diduga terkonsentrasi pada aktor-aktor tertentu, sementara masyarakat di lingkar tambang masih berkutat dengan dampak sosial dan keterbatasan akses terhadap hasil sumber daya yang seharusnya menjadi hak kolektif.
Lebih jauh, kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak terkendali juga telah menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem di wilayah Kabupaten Buru. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas berpotensi mencemari sumber air dan merusak daya dukung lingkungan hidup secara permanen.
Jika negara abai dalam mengawasi skema pengelolaan tambang yang bersembunyi di balik legitimasi koperasi, maka dampak ekologis jangka panjang akan menjadi beban generasi mendatang.
Atas dasar itu, publik mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi serta aparat penegak hukum lainnya segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses perizinan dan operasional tambang di Gunung Botak.
Setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam praktik korupsi sumber daya alam harus diproses hukum hingga ke meja hijau tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal.
