“Seluruh persoalan di kabupaten/kota harus disimpulkan dan diselaraskan dengan kebutuhan provinsi, sebelum dibawa ke kementerian terkait. Dengan cara itu, usulan pembangunan akan lebih terarah dan memiliki kekuatan argumentasi,” katanya.
Contohnya, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meski jalan provinsi di wilayah tersebut telah selesai dibangun, masih banyak ruas jalan lain yang menjadi kewenangan daerah dan membutuhkan perhatian.
Kalau hanya mengharapkan jalan provinsi, sambungnya, itu sudah selesai. Tapi kita masih punya jalan-jalan lain yang harus dibangun. Karena itu koordinasi dan kolaborasi sangat penting.
Lebih jauh Amiruddin mengingatkan bahwa persaingan antar daerah dalam mendapatkan anggaran pusat semakin ketat. Ia menyinggung kondisi di wilayah Sumatera yang saat ini menjadi fokus penanganan akibat bencana banjir.
“Kalau kita tidak segera bersuara, kita bisa ditinggalkan. Kondisi di Sumatera sekarang menyedot perhatian dan anggaran besar. Sementara Maluku bisa saja disampingkan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku untuk segera membangun format koordinasi yang solid, termasuk dengan menyusun kebutuhan daerah secara tertulis, berbasis prioritas dan kegiatan produktif. ***
