AMBON – Tidak semua dari ratusan proposal pembangunan yang diajukan dapat langsung dipenuhi. Karena itu, penentuan skala prioritas dan koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci dalam memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat pusat.
Dari proposal yang begitu banyak, tidak mungkin semuanya kita penuhi. Karena itu harus ada prioritas.
Penyampaian aspirasi secara bersama-sama akan memperkuat posisi Maluku di hadapan kementerian.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi III DPRD Maluku, H Amirudin, di rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di ruang Paripurna Jumat (30/01/26).
“Kalau kita bersama-sama menyampaikan aspirasi ke kementerian, sebenarnya tidak ada sekat. Justru itu yang penting,” ujarnya.
Amirudin mengaku bersyukur karena pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri pemerintah provinsi, tetapi juga perwakilan kabupaten/kota, penting menjaga koordinasi secara berkelanjutan.
Dia usulkan, pertemuan rutin minimal setiap tiga bulan agar pembahasan program pembangunan tidak tertinggal oleh siklus anggaran.
Menurutnya, koordinasi harus kita jaga. Minimal tiga bulan. Karena setiap triwulan anggaran itu berjalan. Kalau kita biarkan lewat, kita tidak bisa kejar lagi.
