Peserta yang ikut dalam diskusi publik kebijakan ini terdiri dari Pimpinan dan Tim PTPPV Provinsi Maluku, Perwakilan DUDI, perwakilan komunias dan masyarakat desa, perwakilan media massa dan perwakilan lembaga penyelenggara pendidikan vokasi baik perguruan tinggi, SMK maupun LKP.(AM-29).
“Jika dikatakan izin belum ada, maka proses perizinannya harus dilakukan melalui Pemerintah Provinsi,” pungkasnya. Sebagai informasi, flyer seruan aksi yang beredar di…
Ia menambahkan, Musda XI Golkar Maluku menjadi cerminan kedewasaan berorganisasi kader Golkar di daerah, dengan dinamika yang sehat serta komitmen kuat untuk…
Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional Rencana “mengobrak-abrik” DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026…
Sugiono menegaskan kembali bahwa dirinya belum mendengar kabar apa pun terkait isu tersebut dan memilih untuk tetap bekerja sesuai tanggung jawabnya. (***)…
Walau diakui perbaikan-perbaikan masih terdapat kebocoran sehingga PT BSK berusaha keras untuk memperhatikan lebih detail potensi penyebab kebocoran. Sedangkan sisa pembayaran nilai…
