AMBON, arikamedia.id – DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi III, mendesak sejumlah BUMD meningkatkan kinerja dan setoran pada tahun anggaran 2026. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, usai rapat bersama mitra di Gedung DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025).
Komisi III juga menyoroti BUMD Pancakarya dan MEA yang masih dibebani utang cukup besar. Wajo menegaskan kedua BUMD itu harus fokus pada pelunasan utang dan tidak lagi bergantung pada hibah pemerintah daerah.
“BUMD tidak boleh terus bergantung pada hibah daerah. Mereka harus bisa berdiri sendiri dan memberi keuntungan untuk daerah,” tegasnya.
Wajo menyebut salah satu fokus utama adalah Bank Maluku–Malut. Tahun ini, bank daerah tersebut menyumbang deviden sekitar Rp51 miliar. Komisi III kemudian menaikkan targetnya untuk tahun depan.
“Tahun depan harus naik 20 persen dari realisasi tahun ini. Itu sudah kami tegaskan,” ujar Wajo.
Komisi III turut menetapkan target baru bagi pengelola Dok Wayame. Jika tahun ini kontribusinya berada di angka Rp500 miliar, maka tahun depan target dinaikkan menjadi Rp750 miliar sebagai setoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, untuk Dinas Pendapatan Daerah, Komisi III mendorong percepatan digitalisasi sistem pemungutan retribusi, terutama pada sektor parkir dan layanan lain, guna meningkatkan transparansi dan efektivitas.
