DINAMIKA dalam pembahasan usulan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya terkait tumpang tindih skala prioritas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Dalam kunjungan ke Kementerian PUPR, terdapat usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang beririsan dengan usulan dari pemerintah kabupaten, sehingga memicu tabrakan skala prioritas.
Di sana sedikit ada dinamika antara kabupaten dan provinsi. Ada usulan yang dimasukkan provinsi, ternyata juga diusulkan kabupaten, akhirnya terjadi tabrakan skala prioritas.
“Bagi kita, semuanya prioritas. Tidak ada yang tidak penting. Maluku ini sangat membutuhkan banyak anggaran untuk membangun daerah,” ujar Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di ruang Paripurna Jumat (30/01/26).
Allan mengatakan, bagi DPRD Maluku seluruh usulan tersebut sama-sama penting. Maluku masih sangat membutuhkan dukungan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan daerah.
Disorotinya, masih banyak wilayah, khususnya pulau-pulau kecil di Maluku, yang hingga kini belum tersentuh layanan dasar seperti air bersih. Kondisi tersebut, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
