AMBON, arikamedia.id – Alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan nasional maupun lokal di Maluku minim.
Pengurangan anggaran justru menghambat upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Ketahanan pangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya di hilir atau hasil panen.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menyoroti mulai dari perencanaan, penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, proses tanam, pemeliharaan hingga pascapanen harus ditangani dengan baik.
“Kalau kita lihat, untuk Maluku anggarannya banyak yang bergeser dan dikurangi. Bagaimana kita mau bicara mengenai ketahanan pangan sementara anggarannya sangat minim dan tidak maksimal,” ujar Irawadi kepada wartawan di ruang Komisi II DPRD Maluku, Senin (29/9/2025).
Dikatakan, program ini tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi.
Menurutnya, ada Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, juga infrastruktur yang hingga kini masih belum lengkap.
“Kita perlu penambahan dan rehabilitasi, termasuk irigasi dan bendungan,” tegasnya.
Kata Irawadi, dukungan yang tidak maksimal akan berpengaruh langsung pada kualitas produksi pangan, khususnya beras, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. *
