“Ini menyangkut persoalan wilayah, sehingga tidak boleh ada tahapan yang dilakukan tanpa legitimasi hukum yang jelas,” tegasnya.
Kedua, terkait isu kawasan ekonomi yang sempat dikhawatirkan akan disabotase, ia menyampaikan bahwa hal tersebut telah diklarifikasi oleh pihak TNI AL,dimana pihak Angkatan Laut pada prinsipnya memberikan ruang, namun akan dilakukan pembahasan bersama untuk menjaga keharmonisan, terlebih dengan adanya pejabat baru di tubuh TNI AL.
Komisi I bersama seluruh pihak akan duduk bersama untuk mengidentifikasi titik-titik potensi kawasan ekonomi baru, khususnya di wilayah Halong.
Salah satu yang paling disoroti adalah Pantai Halong, yang telah dibangun menggunakan dana desa namun sempat dilarang untuk dimanfaatkan.
“Ini perlu kita identifikasi secara serius, terutama bagaimana mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di tingkat desa,” katanya
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Ambon juga berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Pertahanan, mengingat sebagian besar aset bersertifikat milik TNI dan Polri berada di bawah kewenangan kementerian tersebut.
Ia menegaskan, Komisi I akan mengawal persoalan ini hingga tuntas,dan berharap melalui kondisi dan komunikasi yang baik saat ini, penyelesaian dapat ditempuh dengan langkah-langkah persuasif. (AM-18)
