AMBON, arikamedia.id – Anggota DPRD Maluku, Wellem Kurnala, menyoroti keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD yang telah tertunggak selama empat bulan.
Ia menilai, penyebab utama bukan terletak pada BPJS, melainkan kinerja tenaga operator di rumah sakit tersebut.
“Kita sudah berulang kali turun langsung dan membedah persoalan ini bersama Dinas Kesehatan. Ternyata, keterlambatan pembayaran insentif maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih disebabkan oleh keterlambatan pelaporan kinerja dari operator serta kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi,” ujar Kurnala, di Ambon, Kamis (12/06/25).
Dia meminta Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi dan mengganti tenaga operator yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas administrasi tersebut.
Dikatakan, situasi di RSUD dengan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), yang menurutnya tidak mengalami kendala serupa.
Menurutnya, RSKD bisa berjalan lancar, karena operatornya bekerja dengan baik. Jadi ini soal sumber daya manusianya, bukan semata-mata sistem atau BPJS.
“Kewenangan untuk mengganti operator sepenuhnya berada di tangan kepala dinas.
Kami sudah sampaikan, tinggal bagaimana kepala dinas menindaklanjutinya,” tutupnya. **
