MAKASSAR – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku, Muhammad Reza Mony, dipercaya menjadi bagian dari pimpinan presidium sidang pleno. Dalam Sidang Dewan Pleno (SDP) Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2026 yang digelar pada 14–16 Februari 2026 di Four Points by Sheraton Makassar.
Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku, Gemelita Pattiradjawane, memberikan pandangan umum BPD se-Indonesia, secara tegas mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang (UU) Kepulauan serta penguatan keadilan fiskal bagi daerah kepulauan.
Dikatakan, Provinsi Maluku memiliki tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang menjadi kekuatan utama sektor kelautan Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap rantai pasok pangan nasional. Namun, kontribusi tersebut dinilai tidak sejalan dengan dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerah.
Menurutnya, ironis kontribusi besar tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan fiskal daerah. Dana bagi hasil dari sektor kelautan dan perikanan sangat kecil dibanding beban pembangunan wilayah kepulauan yang harus kami tanggung.
”Konektivitas antar pulau yang menjadi tantangan nyata pembangunan di wilayah kepulauan. Tiket domestik antar pulau seperti ke Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar bisa dua kali lebih mahal dari ke Jakarta. Ini realitas biaya tinggi yang kami hadapi,” jelasnya.
