AMBON, arikamedia.id – Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun mengatakan, pentingnya efisiensi dan penghematan dalam pelaksanaan APBD-P 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Ditekankan, pemerintah daerah harus memperhatikan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita berinovasi dalam kondisi penghematan, dan memastikan implementasi serta eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah berjalan optimal,” ujar Watubun, dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/09/25).
Menurutnya, dengan penetapan Ranperda APBD-P ini, Pemerintah Provinsi Maluku dituntut untuk melaksanakan anggaran secara efisien namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD Provinsi Maluku menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Seluruh fraksi menerima Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan, kecuali Fraksi Gerindra yang menyatakan dukungan penuh tanpa memberikan catatan kritis.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, didampingi dua wakilnya, John Lewerissa dan Azis Sangkala.
