BeritaDaerahParlementariaUtama

Ketua DPRD Maluku Minta Dishub Awasi Ketat Penyeberangan Laut Di tengah Peringatan Gelombang Laut oleh BMKG

14
×

Ketua DPRD Maluku Minta Dishub Awasi Ketat Penyeberangan Laut Di tengah Peringatan Gelombang Laut oleh BMKG

Sebarkan artikel ini
Gelombang Laut ilustrasi

AMBON, arikamedia.id – Dinas Perhubungan Provinsi Maluku diminta untuk mengawasi ketat jalur penyebrangan laut di Maluku, terutama pelabuhan rakyat yang minim Alat Keselamatan atau life jacket, seiring lonjakan arus mudik menjelang Natal 2024 dan Tahun 2025 (Nataru).

“Pengawasan yang disertai dengan kampanye keselamatan pelayaran kepada masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan pelayaran, termasuk meminimalisir kecelakaan kapal yang disebabkan faktor kelalaian, sangat penting untuk menurunkan angka kecelakaan di laut,” tukas Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun, Jumat (20/12/24).

Watubun menghimbau kepada pengusaha speed boat termasuk masyarakat yang akan mudik, agar dapat memantau perkembangan cuaca oleh BMKG.

Dia mengingatkan, jika cuaca buruk, jangan gegabah, karena sangat membahayakan.  Mari kita menjaga situasi dengan baik, selalu berikhtiar terhadap cuaca yang tidak bersahabat.

Baca Juga  Kata DPR Soal Penyebab Utama Meruginya BUMD

Menurutnya, semua orang berharap dengan situasi seperti ini orang dapat berlibur, merayakan Natal dengan penuh kedamaian, jangan ada gangguan.

Tandas Watubun, maskapai penerbangan juga, agar dapat melihat seluruh kebutuhan masyarakat dengan baik. Baik itu waktu penerbangan, maupun hal lainnya, seperti yang dialami 28 siswa-siswi asal Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diduga ditelantarkan oleh Wings air di Bandara Pattimura Ambon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Program Pembinaan Kemandirian Gencar di Lakukan, Ciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama   WAHAI, arikamedia.id – Program-program pembinaan di Lapas Wahai tengah gencar…

Berita

JAKARTA, arikamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meminta agar pemerintah tak tergesa-gesa dalam menentukan keputusan untuk menghentikan operasional Badan Usaha Milik Daerah…