“Jabatan raja itu sakral. Itu bukan sekadar jabatan administratif, tetapi amanah yang diizinkan Tuhan sejak dunia ini terbentuk, untuk berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan melayani masyarakat. Kalau terus berpolemik, maka yang dirugikan adalah masyarakat negeri itu sendiri,” tegasnya.
Ia menyoroti persoalan klaim mata rumah tertentu serta sikap Saniri Negeri yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan regulasi adat.
Menurutnya, kondisi tersebut justru memperkeruh keadaan dan memperpanjang konflik.
“Kalau Saniri lemah dan ikut terpecah karena kepentingan pihak-pihak tertentu, maka proses penetapan raja akan terus bermasalah”katanya.
Meski demikian, Tamaela menegaskan bahwa DPRD Kota Ambon bersama pemerintah daerah akan terus memberikan pengayoman dan dorongan agar seluruh proses berjalan baik.
“Kami di DPRD dan pemerintah tetap mendorong, mengawal, dan memberikan pengayoman sesuai kewenangan, harapan kami, semua pihak bisa bersikap lapang dada dan taat pada aturan demi keberlangsungan pemerintahan negeri,” pungkasnya. (AM-18)
