Material hasil tambang tanpa izin itu lalu dijual ke pabrik-pabrik pemrosesan dengan menggunakan dokumen dari perusahaan-perusahaan lain. Majalah Berita Mingguan yang menjadikan jurnalisme investigasi sebagai ciri khasnya melaporkan bahwa beberapa nama terkait dengan politisi dan pejabat teras kepolisian tercatat dalam akta kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, meski baik perusahaan maupun pejabat kepolisian kemudian menyangkalnya. Liputan liputan semacam ini, meski pahit akan menyehatkan publik.
Dan harus diingat, reformasi 1998 yang melahirkan kebebasan pers baru terjadi 26 tahun lalu, kini kita seperti telah mengidap demensia sejarah. Kita jadi alpa sebenarnya untuk apa perlu ada kebebasan pers. Padahal, sudah terang jurnalisme ada untuk membangun kewargaan dan demokrasi. Dengan informasi yang bermutu (eksklusif) ada jutaan orang yang terberdayakan arus informasi penting, pada akhirnya terlibat langsung dalam menciptakan pemerintahan efektif, mengawal kehidupan politik, sosial dan ekonomi menjadi lebih baik.
Kecuali jika DPR dan Pemerintah ingin apa yang terjadi di Cekoslovakia saat pemerintahan otoriter di sana berkuasa terjadi di Indonesia. Saat itu di Swidnik, misalnya setiap malam pukul 19:30 ketika berita televisi pemerintah ditayangkan orang orang secara serempak berjalan jalan di taman sambil membawa anjing dan menggelar pesta bersama. Di kota Gdanks misalnya warga membalikan layar televisi ke jendela dengan layar menghadap ke jalan.
