Bukankah tanpa aturan yang membatasi saja, kerja jurnalisme investigasi sudah sangat sedikit penganut dan pendukungnya. Jurnalisme investigasi kini hanya dilakukan oleh wartawan wartawan “kerap kepala” karena penuh risiko.
Saya pernah berminggu minggu tinggal di hutan Kalimantan untuk menguak sindikat pembalakan liar yang dibekingi orang kuat di tingkat nasional dan lokal. Menemui puluhan narasumber kunci yang lokasinya saling berjauhan di tengah infrastruktur angkutan yang seadanya. Belum lagi keselamatan diri terancam oleh preman preman yang sewaktu waktu bisa menghadang.
Sambil menelusuri distribusi kayu illegal yang dikirim lewat sungai, saya juga tetap harus berpindah pindah tempat tinggal agar tak terendus sindikat. Begitulah, jikapun informasi yang tersebunyi tersebut bisa diungkap, biasanya ada ekses gugatan hukum. Pemimpin Redaksi media yang masih mengamalkan jurnalisme investigasi akan rajin mendatangi kantor polisi untuk jalani pemeriksaan.
Jadi percayalah, karena risiko yang bejibun itu, media sudah membentengi diri agar tidak “konyol”. Media akan memperkuat penggalian bahan berita di lapangan, chek and recheck, menjaga keseimbangan berita dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Pembuat draft RUU Penyiaran agaknya tak paham praktik jurnalisme investigasi bisa dilakukan siapa saja saat ini tanpa terkait dengan kelompok media tertentu.
