Sementara itu, Sekretaris Steering Comittee yang juga Kapala Biro Perencanaan Ida Asep Somara mengatakan bahwa rakordal kali ini akan lebih berbeda.
“Yang akan kita evaluasi adalah kinerja Kementerian Hukum dan HAM, bukan kinerja kanwil atau unit kerja eselon I saja,” jelasnya.
Ida Asep juga menekankan pentingnya melakukan mitigasi terhadap masalah yang muncul di wilayah. Apakah ada kepatuhan dalam mengisi? Apakah kakanwil tahu ada ren aksi? Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?
“Rakor ini untuk evaluasi kinerja organisasi, bukan individu. Tapi yang paling tahu masalah yang ada adalah bapak ibu sekalian, termasuk jika ada kebijakan dari pusat yang tidak bisa diimplementasikan dengan baik di wilayah,” jelasnya. (Humas)
