“Pada kesempatan yang baik tersebut, KDDI berkomitmen mendukung Bapak DR. dr. H.R Agung Laksono menjadi calon Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Selain itu, KDDI juga menyatakan akan menanggung biaya pergi-pulang ke Jakarta beserta uang saku.
Anggota Pengurus PMI Pusat Sudirman Said menilai ada indikasi politik uang dalam undangan itu. Terlebih, menurutnya, KDDI tidak terafiliasi dengan PMI. “Kalau ada yang sampai harus berusaha keras, apalagi memobilisasi dukungan dengan iming-iming uang, mereka pasti tidak paham kultur PMI,” kata Sudirman Said ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 1 Desember 2024.
Agung Laksono membantah tuduhan politik uang dalam pencalonan dirinya sebagai Ketua PMI. “Bukan untuk money politics jual beli suara, tapi memang mereka tidak semua orang mampu sehingga mereka kumpul itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung ketika dihubungi Tempo pada Senin, 2 Desember 2024. Dia juga membantah ada intervensi dari Kementerian Kesehatan dalam pencalonannya sebagai ketua.
Ketua Pengawas KDDI itu juga mengatakan wacana pencalonan dirinya sebagai ketua muncul dari internal PMI. “Suasana batin di dalam kepengurusan PMI ingin ada perubahan, ingin ada sesuatu yang lebih segar lagi,” kata Agung.
