Saputro juga menekankan pentingnya implementasi BLUD yang sesuai dengan regulasi.
Dukungan pemerintah daerah melalui penerbitan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai payung hukum fleksibilitas BLUD sangatlah tepat.
Dengan penerapan BLUD di 21 puskesmas Kota Ambon ia meyakini bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin efektif, efisien, dan berkelanjutan. (AM-18)