”Namun, kami sesalkan Pj. Bupati Malra didukung berberapa oknum ASN, terkesan tidak menghirukan kondisi yang terjadi saat ini,” sesalnya.
Ketua KNPI Kabupaten Maluku Tenggara menilai Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae, juga telah membuat keputusan kontroversi, sehingga pelayanan publik tidak berjalan optimal di Kabupaten Maluku Tenggara.
”Sangat ironis, tunjangan perangkat desa / ohoi untuk seluruh desa di Kabupaten Maluku Tenggara belum dibayarkan sampai saat ini. Hal ini baru pertama terjadi selama Pemkab Malra, dibawa kepemimpinan Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae,” sorotnya.
Dirinya menyesalkan keputusan Pj. Bupati Malra yang kontraversi tersebut, kemudian berangkat meninggalkan daerah.
Kendati demikian banyak juga warga Malra yang berharap agar berbagai persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa warga yang berhasil dihubungi mengaku mereka ingin Malra aman, tidak ada aksi yang berujung anarkhis.
“Semoga pj Bupati dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Jangan buat kebijakan yang menimbulkan polemik dan berakibat menimbulkan kegaduhan apalagi kepemimpinannya baru berjalan kurang dari 6 bulan,” ujar warga Malra yang tidak ingin namanya ditulis kepada arikamedia, Senin (13/1/25) **
