Seperti rapat awal tahun Pj Bupati Malra Samuel Huwae menekankan pentingnya disiplin anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“Kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dijalankan adalah yang sudah tersedianya anggarannya. Sedangkan untuk kegiatan yang belum ada anggarannya, saya minta agar dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk ditunda pelaksanaannya,” kata Huwae.
Huwae menekankan disiplin anggaran merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus belajar dan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik lagi.
Namun perkembangan terakhir tiba-tiba kebijakan pergantian ASN cukup membuat kegaduhan di lingkup Pemkab Malra. Hingga melibatkan orang di luar yang mengancam dirinya lewat rekanan suara yang viral di medsos, yang diduga suaranya Umar Kei.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu, Paguyuban Jazirah Leihtu, bakal mempolisikan Umar Kei Polda Maluku atas dugaan pengancaman pembunuhan terhadap Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra) Samuel Huwae.
“Ini termasuk pidana pengancaman pembunuhan dan masuk juga di Undang-Undang ITE. Sebagai orang Jazirah dan DPP Hena Hetu, kami sangat tersinggung. Kami akan tindak lanjuti persoalan ini ke Polda Maluku. Karena ini wewenang kepolisian untuk menindaklanjuti,” tegas Rauf, kepada wartawan di Ambon, Sabtu, 11 Januari 2025.
DPP Hena Hetu, sambung Rauf, juga mendesak Umar Kei segara meminta maaf kepada Pj Bupati Malra Samuel Huwae dalam kuring waktu dua kali 24 jaM, dilansir Rakyat Maluku.
“Kalau dari video yang beredar lewat TikTok, pernyataan Umar Kei yang mengancam membunuh disampaikan via telepon. Jadi kita dari Hena Hetu tidak terima kerena Pak Semi Dewan Pakar Hena Hetu,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hena Hetu, Alteredik Sabandar,
Ia mengungkapkan, berdasarkan kronologi yang didapatkan, yaitu ada proses pergantian salah satu Pj. Kepala Desa/ Ohoi di Kabupaten Malra.
Kemudian dokumen penetapan Pj. Kepala Desa yang disiapkan dan diproses Dinas Teknis ditolak untuk diregistrasi pada Bagian Hukum oleh Debie P Bunga SH.
Atas penolakan tersebut, sebagai ASN seharusnya memberikan penjelasan kepada atasan langsung, yaitu Pj Sekretaris Daerah (Sekda), namun tidak dilakukan. Oknum tersebut malah tidak melaksanakan tugas, menghindar dan mengambil asset daerah dari kantor berupa PC.
