JAKARTA, arikamedia.id – Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal peluang reshuffle menjelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden, seperti diberitakan Temo.co.
“Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Sebelumnya, sejumlah menteri kabinet Prabowo mendapat sorotan publik. Pada Rabu, 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.
Kemudian pada Jumat, 6 November 2024, eks Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.