“Kami berharap Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dapat memberikan masukan yang berharga bagi Kanwil Kemenkumham Maluku dalam membangun ZI di seluruh UPT,” tuturnya.
Wagola menambahkan, dengan dilakukannya Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal, UPT pada Kanwil Kemenkumham Maluku ini diharapkan dapat berhasil dalam membangun Zona Integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi menyusul Kanwil Kemenkumham Maluku yang telah meraih predikat WBK ditahun sebelumnya. (Humas/AI)
Menteri Supratman mengungkapkan pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan…
Gereja Katedral menyelenggarakan ibadah misa Natal 2024 dalam dua sesi, yaitu sesi misa malam Natal dan hari raya Natal yang diselenggarakan secara…
“Menteri Hukum memberi waktu 14 hari kerja bagi organisasi untuk menyelesaikan seluruh perbedaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Menteri akan mengambil kebijakan sesuai…
Menurutnya, di Maluku kalau sisi pangan kita analogikan dengan padi, sagu, seperti di Buru dan pulau Seram belum lagi potensi ikan, kekayaan…
PT Pelayaran Dharma Indah melayari lintasan kabupaten ke Provinsi. Kantor yang berdiri untuk melayani masyarakat sangat representatif. Daerah lain bahkan membutuhkan kapal-kapal…
