Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Maluku, Kepala Biro Hukum Setda Maluku, serta Tim Pokja Pengharmonisasian, menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah-langkah dalam mewujudkan program prioritas nasional ini. *
Penyimpangan ini kemudian dihitung oleh Inspektorat KKT melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/LAK-7/III/2025. Hasil audit tersebut menyatakan bahwa…
Diingatkan, bahwa pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi seperti PP Nomor 1 Tahun 2025 dan aturan turunan, termasuk PP 38 yang sedang disiapkan…
Setelah masa operasi selesai, kapal akan dihibahkan melalui KKP untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota Ambon. “Intinya, mereka mau…
Mereka akan menyelenggarakan acara Santa Claus, sementara Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas kegiatan lain seperti Expo UMKM, flashmob, dan panggung hiburan dengan…
Ia berharap status tenaga kontrak ini segera mendapatkan kejelasan. Terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon pada…
