“Kami mengundang untuk rapat bersama, tetapi Kepala Dinas Pariwisata tidak pernah hadir. Bagaimana pariwisata Maluku bisa dibangun jika komunikasi dan koordinasi tidak berjalan,” ujarnya.
Lanjut Kurnala, lemahnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan DPRD Maluku karena Komisi IV DPRD telah berulang kali mengundang Kepala Dinas Pariwisata untuk rapat bersama membahas pengembangan sektor pariwisata, namun undangan tersebut tidak pernah dihadiri.
Lebih jauh ditegaskan, sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
”DPRD Maluku berharap Pemerintah Provinsi Maluku melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Pariwisata agar potensi pariwisata Maluku dapat dikelola secara profesional, terarah, dan berkelanjutan,” tutupnya. **
