BeritaDaerahTNI dan POLRIUtama

Kabag Kermaops Polda Maluku Uraikan Sejumlah Potensi Kerawanan di Pemilu maupun Jelang Pilkada Serentak

40
×

Kabag Kermaops Polda Maluku Uraikan Sejumlah Potensi Kerawanan di Pemilu maupun Jelang Pilkada Serentak

Sebarkan artikel ini
Kabag Kermaops, AKBP Luther Banne S.H., M.H, pada Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Bawaslu Maluku 2024 di Santika Hotel, Selasa (10/09/2024).

Dimensi 7 ungkapnya,  gangguan nyata rawan kabupaten Malteng kurang rawan Kota Ambon, kota Tual, Bursel, Kabupaten Aru, KKT, MBD, SBB dan SBT.

Lebih lanjut imbuhnya, untuk kerawanan Pilkada 2018 Polres pulau Ambon dan pulau-pulau lease menemukan ada 3 permasalahan,  pertama pencopotan jabatan Ketua DPD PDIP Maluku Irjen Murad Ismail dikarenakan dendam politik, kemudian laporan kasus pengurusan KPK baliho adalah pusat APK, dan  yang ketiga adalah terkait wilayah Tanjung sial yang melibatkan 6 Dusun.  

Berdasarkan pada sejarah adat sedangkan IPB merujuk pada peta administrasi dari Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2003 saling mengklaim dan dengan alasan hukum dan adat masing-masing untuk kerawanannya adalah pemilihan ganda antisipasi terhadap pemilih yang menimbun suara atau protes simpatisan.

Baca Juga  Wadjo - Letsoin Seriusi Green Mining Dialog, Miliki Arah Strategi bagi Pembangunan Daerah 

Pertama, Luther menjelaskan, Polres Buru permasalahan ada dua, pertama kurang lebih 3000 orang penambang emas tanpa izin atau biasa kita sebut seperti ini di Gunung  Botak Kabupaten Buru di mana ada 2000 asal orang dari luar Maluku kemudian 1000 warga lokal kerawanannya mobilisasi pelaku surat suara serta aksi protes ancaman kekerasan pada penyelenggara atau pengawas.

Kedua dikatakan, proses dan pengencangan yang terjadi di rumah ketua PPK Kecamatan Waylata pada tanggal 25 Februari 2024, Ketiga, Polres Bursel, ada dua permasalahan, pertama 15 Juli dari Bursel memiliki e-ktp domisili di desa, persiapan Kabupaten Buru, wilayah kerawanannya adalah aksi protes dari TPS tidak sesuai dengan KTP sengketa batas kabupaten dan Aksi noken yang kedua aksi noken yang dilakukan pada surat suara bisa dengan alasan Alquran pada tanggal 14 Februari 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *