Selama di Komisi II DPR, ia memperjuangkan perbaikan sistem rekrutmen calon kepala daerah untuk mencegah koruptor maju dalam pilkada, serta membuka peluang bagi individu idealis berintegritas.
Menurut Ahok, “Perubahan di Indonesia bergantung pada keberanian individu idealis masuk ke politik dan mempertahankan integritas.”
Namanya makin dikenal publik setelah dipilih Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Pasangan Jokowi-Ahok menang dan dilantik 15 Oktober 2012. Setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7, Ahok ditetapkan sebagai Gubernur DKI pada 14 November 2014, dan resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014.
Selama memimpin Jakarta, Ahok dikenal dengan berbagai gebrakan, mulai dari reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan publik, hingga pengendalian banjir. Ia juga kerap menuai kontroversi karena sikap tegasnya yang menolak kompromi dengan kepentingan politik tertentu.
Setelah lepas dari jabatan Gubernur, Ahok diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina pada 25 November 2019. Ia menjalani masa tugas hingga 2 Februari 2024, ketika menyerahkan surat pengunduran dirinya. Hingga kini
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memberikan tugas baru kepada mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Megawati melantik keduanya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk bidang yang berbeda.
