Lebih baik DPR dan Pemerintah memfokuskan pada mendorong agenda reformasi TNI yang tertunda, seperti membentuk UU Tugas Perbantuan, reformasi sistem peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial (Koter), serta melakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap penyimpangan tugas pokok TNI.
Kami juga berharap agar DPR tidak tunduk pada tekanan eksekutif, menolak segala intervensi dan lebih mengedepankan prinsip hak asasi manusia.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan:
Imparsial (Hussein Ahmad), YLBHI, KontraS (Dimas Bagus Arya), PBHI Nasional (Gina Sabrina), Amnesty International Indonesia (Nurina Savitri), ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute (Ikhsan Yosarie), Centra Initiative (Al araf), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua-ALDP (Latifah Anum Siregar), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta (Sonya Andomo), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), BEM SI (Anas Robbani), Dejure (Bhatara I Reza), Arif Maulana (YLBHI), Teo Reffelsen(WALHI), Anas Robbani (BEM SI). ***
